Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh hadir memenuhi undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk memaparkan perkembangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Jakarta, Jum’at (06/07/2018). 

“Memenuhi undangan Ketua Wantimpres Ibu Sri Adiningsih dan Bapak Suharso Monoarfa. Dipaparkan bahwa Adminduk di Indonesia baru dibangun secara sistematik dan komprehensif secara bertahap sejak tahun 2006”, jelas Prof. Zudan.

Artinya, sambug Zudan, penyelenggaraan Adminduk baru dibangun mulai 12 tahun lalu yang hingga saat ini mengalami perkembangan pesat. Perkembangan ini ditunjukkan dengan jumlah data kependudukan yang dikelola, luas dan cakupan layanan, serta jumlah output yang dihasilkan. 

“Baru mulai 12 tahun yang lalu. Mengelola lebih dari 262 juta penduduk, layanan di lebih dari 6 ribu kecamatan, dengan output layanan 23 dokumen dan 1 data kependudukan”, sambungnya. 

Untuk itu, Zudan mengaku bahwa pelayanan Adminduk masih jauh dari kata sempurna. 

“Dalam pemberian layanan masih jauh dari sempurna, masih terus berbenah dan memperbaiki diri. Masalah di lapangan masih banyak”, ungkapnya melanjutkan. 

Akan tetapi, sebagai penanggung jawab akhir penyelenggaraan Adminduk, Prof. Zudan menyampaikan, sudah menjadi tugasnya untuk terus memompa kinerja dan semangat jajarannya untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 

Menyinggung adanya staf Dukcapil yang bekerja di luar aturan, Prof. Zudan menyadari masih ada stafnya di lapangan yang dikategorikan nakal. Bahkan sebagai Dirjen Dukcapil, sudah banyak surat pemecatan yang ia tandatangani. 

“Adakah staf Dukcapil yang nakal? Ada, bahkan ada yang dipecat karena terjerat Saber Pungli. Semoga ke depan menjadi bertambah baik. Mohon dukungan semua lapisan masyarakat”, tutup Prof. Zudan.